by

Aliran DAK Kota Dumai,Diburu Terus Oleh KPK Hinga Ke Akar nya

-Berita-52 views

NarasiNews,Jakarta. – Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami Kasus suap aliran Dana Alokasi Khusus Kota Dumai Dalam APBNP Tahun 2017 dan APBN 2018 yang terus bergulir hinga ke Akar Akar nya,Setelah pihak Swasta di panggil sebagai Saksi sebanyak 13 orang dan satu karyawan BUMN tersebut :

1. TRI JUNAEDI Swasta

2. VEENABEN BHAGWANDAS Swasta

3. DUDI MULIAWAN Swasta

4. SUDIRMAN Direktur PT. HOGINDO ZHEN PUTRA

5. SYAMSUL BAHAR HAYAT Swasta

6. MOHAMAD ILHAM Swasta

7. SYAFRIADI Direktur PT. ENERGI SEJAHTERA MAS

8. TENANG PARULIAN SEMBIRING General Manager PT. Wilmar Pelintung-Dumai

9. EPAH CHOLIPAH Swasta

10. USMAN KARYAWAN SWASTA

11. MUSKANIZAR Karyawan Swasta

12. SYAFRAN Karyawan BUMN

13. YUDHA MAULANA Komisaris PT. TEGMA ENGINEERING

14. Rajendra Kumar Wiraswasta

Kini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menambahkan Para saksi lain nya untuk mendalami pengetahuannya terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang kepada Tersangka Zulkifli AS.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, secara tertulis,(23/02),Pada media ini menyampaikan pemeriksaan dilakukan Bertempat di kantor Polres Kediri, oleh Tim Penyidik KPK telah selesai memeriksa beberapa saksi,sebagai berikut :

1. SUHADAK alias IMAM SUHADAK (Pedagang)

2. IMAM MUSLIHUDI (Perangkat Desa)

3. TRI MARSUDI SANTOSO (Wiraswasta)

4. TENTREM KATINI (Swasta)

Selanjutnya Ali Fikri Menambahkan untuk mendalami pengetahuannya terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang kepada Tersangka Zulkifli AS Sebelumnya diketahui Zulkifli memberikan fee 2% untuk Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, agar mau bantu urus DAK Dumai.

Dan APBN-P 2017, Kota Dumai dapat tambahan duit Rp22,3 miliar sebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang dianggarkan untuk pendidikan dan infrastruktur jalan.

Lalu, Pemkot Dumai mengajukan usulan DAK untuk tahun anggaran 2018 kepada Kemenkeu.

Selanjutnya, Zulkifli bertemu Yaya membahas pengajuan DAK itu. Yaya menyanggupi mengurus DAK Kota Dumai tahun anggaran 2018, yaitu pembangunan RSUD dengan alokasi Rp20 miliar dan pembangunan jalan Rp19 miliar.

Demi memenuhi fee permintaan Yaya Purnomo, Zulkifli diduga memerintahkan untuk mengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemkot Dumai.

Penyerahan uang setara Rp550 juta untuk Yaya dilakukan pada bulan November 2017 dan Januari 2018.

Atas penerimaan gratifikasi, Zulkifli disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk perkara suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ungkap Ali Fikri.(Relis)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita