by

Diduga Abaikan UU Dasar Negara RI 1945, Ismail Sarlata, Minta Bupati Kampar Non Aktifkan Zam-Zami Kadissos Kampar

-Politik-149 views

NarasiNews, Pekanbaru, – Walau ditengah kesibukan Covid-19, Pemerintah Kota Madia/Kabupaten bahkan Provinsi Riau membutuhkannya juga memperhatikan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Hal tersebut disampaikan Rizal Tanjung selaku Ketua melalui Ismail Sarlata Sekretaris Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Provinsi Riau.Senin (27/04/2020).

Mengapa saya katakan demikian? mari kita melihat dan membuka lebar-lebar akan menandakan yang menimpa Saharudin (62) Pria Tua Renta, Lumpuh yang dibawa oleh tim media dan Pajar Saragih Wakil Sekretaris PWOIN Riau ke RSUD Arifin Ahmad yang berlokasikan di Jl.Hangtuah kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk pemeriksaan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan.

Dengan mempertimbangkan yang telah terjadi pada Sahrudin (62), yang merupakan Warga Desa Sukaramai RT 03 / RW 02 Tapung Hulu meminta tidak mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Kampar, ungkap Ismail Sarlata.

Dari Informasi yang diperoleh tim media dilapangan, Saharudin (62) adalah seorang pria renta tua yang hidup sebatang kara dalam benjolan yang hidup di dalam gubuk menggunakan 1MX1M.

Di mana Pemerintah Kabupaten Kampar?, Apakah ditengah Covid 19 ini warga masyarakat Fakir Miskin dan Telantar tidak memiliki hak untuk mendapat hidup dan kesehatan yang layak? Jika bagi pemerintah Kabupaten Kampar anggap masyarakat tidak memiliki hak hidup dan memperoleh kesehatan yang layak, maka sama-sama pemerintah Kabupaten Kampar meningkatkan tunggangi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah di Amandemen beberapakali, pasal perpasal menjelaskan sebagai berikut:

  • Pasal 28H

(1)Setiap orang berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
(2)Setiap orang berhak mendapat akses dan bantuan khusus untuk mendapat manfaat dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3)Setiap orang berhak atas Jaminan sosial yang memerlukan pengembangan penuh untuk manusia yang bermartabat.

  • Pasal 28I

(4)Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, memerlukan pemerintah.
(5)Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan negara hukum yang terkait ,maka pelaksanaan hak Hukum manusia disetujui, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan.

  • Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang diwajibkan untuk meminta bantuan yang sesuai dengan undang-undang dengan maksud bebas-mata untuk persetujuan persetujuan baik penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk persetujuan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat terkait.

  • Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dipenghujung Ismail Sarlata Sekretaris Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Riau, meminta Catur Sugeng Bupati Kabupaten Kampar Non Aktifkan Zam-Zami Kadis Sosial yang membuka tutup mata dan diangkat tunggangi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dimana dirinya (Zam-Zami) Kadissocial Kab.Kampar telah mentransfer WhatsApp-nya saat dapat dihubungi, untuk memenuhi kebutuhan Saharudin (62) warga Tapung Hulu untuk dapat mendukung, untuk saat ini Zam-zami Kadis Sosial dihubungi melalui telp selulernya oleh Sekretaris PWOIN Riau tidak dapat dihubungi dan bertemu.

Sumber: Rilis Resmi PWOIN RIAU

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita