by

Hari ini Zulkifli AS Walikota Dumai Resmi Ditahan KPK

-Berita-82 views

NarasiNews.Jakarta. – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Pada Hari ini Lakukan Konfersi Pers Selasa, 17 November 2020 Resmi menahan tersangka ZAS (ZULKIFLI AS) Walikota Dumai periode tahun 2016 – 2021 dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan APBN 2018 yang penyidikannya dilakukan sejak September 2019. 

Menurut Pelaksana Tugas Bidang Penindakan Juru Bicara (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) KPK RI Ali Fikri dalam keterangan rilis nya menyampaikan informasi terkait dengan penahanan Zulkifli AS merupakan untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka ZAS selama 20 hari terhitung sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 di rutan Polres Metro Jakarta Timur ungkap nya.  

Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan hingga saat ini KPK telah menetapkan 12 orang tersangka yaitu : 

a. Amin Santono (Anggota Komisi XI DPR RI) 
b. Eka Kamaluddin (Swasta/perantara)
c. Yaya Purnomo (Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan)
d. Ahmad Ghiast (Swasta/kontraktor)
e. Sukiman (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019) 
f. Natan Pasomba (Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua). 

Ali Fikri menyampaikan Keenamnya tersebut telah di vonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan Tipikor, Selain itu ada enam orang yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara ini yaitu : 
a. BBD, Walikota Tasikmalaya 
b. KSS, Bupati Labuanbatu Utara 2016-2021 
c. PJH , Swasta, Wabendum PPP 2016-2019 
d. ICM, Anggota DPR 2014-2019 
e. AMS, Kepala badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara.
 f. ZAS, Walikota Dumai 2016-2021 
Hingga saat ini, enam orang tersebut masih dalam proses penyelesaian penyidikan dan telah ditahan KPK. 

Selanjutnya Ali Fikri memaparkan Konstruksi Perkara Pada Maret 2017, ZAS bertemu dengan Yaya Purnomo di sebuahhotel di Jakarta. Dalam pertemuan itu, ZAS meminta bantuan untukmengawal proses pengusulan DAK Pemerintah Kota Dumai,pada pertemuan lain disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan fee 2%; Kemudian pada Mei 2017, Pemerintah Kota Dumai mengajukanpengurusan DAK kurang bayar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 22miliar.

Dalam APBN Perubahan Tahun 2017, Kota Dumai mendapattambahan anggaran sebesar Rp22,3 miliar jelasnya. 
Tambahan ini disebutsebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang dianggarkan untukkegiatan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan.

Masih pada bulan yang sama, Pemerintah Kota Dumai mengajukan usulan DAK untuk Tahun Anggaran 2018 kepada KementerianKeuangan. 
Beberapa bidang yang diajukan antara lain RS rujukan,jalan, perumahan dan permukinam, air minum, sanitasi, danpendidikan.

Tersangka ZAS kembali bertemu dengan Yaya Purnomo membahas pengajuan DAK Kota Dumai tersebut yang kemudian disanggupiuntuk mengurus pengajuan DAK TA 2018 kota Dumai, yaitu: untukpembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dengan alokasi Rp20miliar, dan pembangunan jalan sebesar Rp19 miliar ungkap Pelaksana Tugas Bidang Penindakan Juru Bicara (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) KPK RI Ali Fikri.


Untuk memenuhi fee terkait dengan bantuan pengamanan usulanDAK Kota Dumai kepada Yaya Purnomo, ZAS memerintahkan untukmengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekananproyek di Pemerintah Kota Dumai.
Penyerahan uang setara dengan Rp550juta dalam bentuk DollarAmerika, Dollar Singapura dan Rupiah pada Yaya Purnomo dkkdilakukan pada bulan November 2017 dan Januari 2018;


Sedangkan untuk Perkara Kedua, Tersangka ZAS diduga menerimagratifikasi berupa uang sebesar Rp50 juta dan fasilitas kamar hoteldi Jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai;


Penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November2017 dan Januari 2018;Gratifikasi ini tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPKsebagaimana diatur di Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;


Oleh karena itu, dalam dua Perkara tersebut, tersangka ZASdisangkakan melanggar : Perkara Pertama : Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang￾Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;
Perkara Kedua : Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;


Ali Fikri menghimbau KPK berkomitmen akan tetap melakukan pemberantasan korupsisekalipun adanya proses Pilkada yang sedang berlangsung saat ini.


KPK juga tidak bosan mengingatkan para Kepala Daerah agar tetapmemegang teguh amanah yang dititipkan oleh masyarakat yang telahmemilih Kepala Daerah melalui Pilkada secara demokratis. 


Banyak Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan,harus menjadi pengingat bagi semua Kepala Daerah agar menjalankantugas dengan penuh tanggung jawab, memegang prinsip dan nilai-nilai integritas dengan tidak memperkaya diri sendiri atau keluarga atau Kelompok tertentu. 


KPK mengingatkan agar Kepala Daerah untuk mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam menjalankan rodapemerintahan demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat pungkasnya.(Rozali)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita