by

Hingga Saat Ini Anggota Dewan Bengkalis Belum Terima PIN Anggota DPRD

-Politik-146 views

NarasiNews, Bengkalis – Sejak dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada bulan September 2019, Anggota Dewan Kabupaten Bengkalis belum menerima PIN Anggota DPRD.

PIN Anggota DPRD yang merupakan kebanggaan anggota dewan ini seharusnya telah di bagikan di akhir tahun 2019.
Hingga Bulan April Tahun 2020 Anggota Dewan Kabupaten Bengkalis belum menerima PIN tersebut.

Informasi yang di terima awak media dari wartawan yang pernah menelusuri permasalahan ini mengatakan “Konfirmasi saya dengan beberapa anggota DPRD Bengkalis apakah telah menerima PIN DPRD tersebut ? dengan tegas di jawab “Belum”.”

Lanjut nya “Dari penelusuran saya terkait pengadaan PIN Anggota DPRD tersebut di dalam DPA Setwan bernilai Rp.360 juta, dengan nilai tersebut seharusnya diadakan lelang umum di LPSE Kabupaten Bengkalis, namun tidak terlihat adanya pengadaan PIN Anggota DPRD tersebut di LPSE Kabupaten Bengkalis,” tegasnya.

Konfirmasi saya dengan KPA dan PPTK pengadaan PIN Anggota DPRD tersebut pada tanggal 1 April 2020 tidak di tanggapi atau di jawab, Keterlambatan PIN Anggota DPRD Bengkalis ini di karenakan adanya kesalahan pada logo atau lambang yang harus diperbaiki dan akan selasai pada bulan Maret ini (2020), hal ini ungkapan yang sama antara anggota DPRD Bengkalis dan PNS di Setwan Bengkalis,” tuturnya.

“Ada yang aneh dari pengadaan PIN Anggota DPRD Bengkalis ini. Setelah saya mengkonfirmasi KPA dan PPTK, ada beberapa orang yang cukup saya kenal menghubungi via telephon dan meminta agar supaya saya tidak memuat dan atau menaikan beritanya. Jika pekerjaan ini telah mengikuti aturan dan undang undang yang berlaku di NKRI ini mengapa saya harus tidak menaikan di pemberitaan dan jika atau ada dugaan menyalahi aturan seharusnya pihak terkait cepat membenahinya sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.

Di duga adanya penyimpangan pengadaan PIN Anggota DPRD tersebut. Pekerjaan pengadaan PIN ini menggunakan bahan baku emas 22 karat yang beratnya sekitar 7 gram lebih, dengan nilai pekerjaan yang di ungkapkan KPA berkisar Rp. 200 juta lebih di nilai sangat cukup dan bahkan berlebihan dari segi keuntungan.

KPA dan PPTK pekerjaan pengadaan ini seharusnya lebih tegas kepada kontraktor pelaksana yang telah lambat menyelesaikan pekerjaan ini hingga saat ini, dan juga harus memberikan sanksi sesuai peraturan yang tertera pada kontrak kerja yang di sepakati.

(RED)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita