by

Ini Tanggapan KPK terkait penyidikan oleh Kejaksaan Agung Dalam Perkara Dugaan Pemerasan Kepsek di Inhu Riau

-Berita-129 views

NarasiNews,Jakarta. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Kejaksaan Agung telah berkoordinasi dengan KPK melalui Kedeputian Penindakan dan tentu KPK mengapresiasi langkah yang dilakukan Kejagung yang cepat bertindak dalam penanganan perkara yang di duga melibatkan oknum jaksa di internal lembaganya.


Menurut Ali Fikri Juru Bicara KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) Kepada Media NarasiNews.com menjelaskan Kasus Bermula dengan ada nya Pemberitaan di media ada 64 Kepala Sekolah SMP mengundurkan diri seluruh Kabupaten Indragiri Hulu Riau,yang di duga merasa diperas oleh pejabat Kejari Indragiri Hulu Riau, terkait dana BOS Pada Tahun 2019,sehingga Kepala Sekolah mengundurkan diri,atas pemberitaan tersebut ,bidang pengawasan Kejati Riau melakukan pemeriksaan kepada Kejari Indragiri Hulu.


Dari pemberitaan tersebut, Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau melakukan klarifikasi.


Hasil klarifikasi menunjukkan adanya dugaan perbuatan tercela dan dugaan tindak pidana. Statusnya kemudian ditingkatkan menjadi inspeksi kasus.


Kemudian, keenamnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela atau melanggar Pasal 4 angka 1 dan angka 8 jo Pasal 13 angka 1 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).


Sementara itu, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung.


Penyidik Jampidsus Kejagung menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini setelah menelaah hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan Kejati Riau.


Penyidik kemudian berkoodinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingat kasus tersebut dilaporkan Inspektorat Kabupaten Inhu ke KPK.


Setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti, tiga dari enam pejabat Kejari Inhu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka.


Mereka yaitu Hayin Suhikto, Ostar Al Pansri, dan Rionald Feebri Rinando.
Para tersangka diduga menerima uang sebesar Rp 650 juta dari kepala sekolah terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2019.


Ketiganya langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari selama 15 Agustus-3 September 2020.
Dalam kasus ini, ketiga tersangka dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 atau Pasal 5 Ayat 2 jo ayat 1 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Ali Kembali menjelaskan Kami berharap penyelesaian perkara yang melibatkan oknum di internal lembaga tesebut dilakukan secara objektif dan profesional.
Pada prinsipnya KPK siap berkoordinasi dan memberikan bantuan kepada APH lain termasuk dalam hal ini Kejaksaan Agung sebagaimana yang selama ini juga sudah berjalan di penanganan beberapa perkara.


Koordinasi dan supervisi yang akan dilakukan KPK dimaksud adalah salah satu tupoksi KPK yang diberikan oleh UU dan akan dilakukan dalam rangka memastikan bahwa penanganan perkara yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan mekanisme dan proses penanganan perkara Ungkap Ali Fikri.( Redaksi )

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita