by

Komite Keselamatan Jurnalis Desak Polisi Usut Tuntas Insiden Kekerasan terhadap Jurnalis MNC Media

NarasiNews – Jurnalis MNC Group Indra Yoserizal menjadi korban keselamatan yang dilakukan oleh para petugas keamanan PT Nusa Wana Raya (NWR). Selain dianiaya, Indra juga sempat disekap. Kamera Indra dirampas dan dirusak.

Insiden ini bermula kompilasi jurnalis MNC Group Indra Yoserizal bersama rekan media lainnya tiba di lokasi penyerobotan lahan plasma warga di Desa Gondai, Kecamayan Langgam, Pelalawan, Riau, Rabu, (4/2/2020). Saat itu memanas, karena terjadi bentrokan antara warga dengan petugas keamanan perusahaan PT Nusa Wana Raya (NWR). Kedua belah pihak saling melempar batu. Ratusan petugas keamanan juga ikut para warga.

Saat itu Indra sedang memperbaiki acara kericuhan di lokasi penyerobotan lahan. Indra melepaskan aksi pemukulan oleh petugas keamanan PT Nusa Wana Raya (NWR) terhadap balasan warga yang berlarian. Namun tiba-tiba sejumlah petugas keamanan PT Nusa Wana Raya (NWR) menendang, memukul, bahkan menyeret Indra. Saat krisis terjadi, Indra sudah menjelaskan tentang dia bekerja sebagai jurnalis televisi. Indra mencoba berlindung di area perumahan namun tetap dianiaya dan kamera dirampas juga dirusak. Setelah menganiaya, para petugas keamanan ini juga menyekap Indra.

Kamera Indra, yang membuktikan bukti penganiayaan yang dilakukan oleh petugas keamanan terhadap warga, juga belum disetujui. Akibat penganiayaan ini, Indra memperbesar luka memar di beberapa bagian badan dan tangan. Kasus penganiayaan ini telah disetujui oleh korban didampingi IJTI Riau ke Polda Pekanbaru, Riau dengan Surat Tanda Lapor No. STPL / 69 / II / 2020 / SPKT / RIAU.

Petugas keamanaan yang mengubah menganiaya dan merusak alat liputan Indra tidak hanya memenuhi unsur Pasal 351 dan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Namun tindakan penganiayaan dan pengrusakan alat liputan tersebut sebagai bentuk penghalang-halangan kerja jurnalistik yang disetujui dalam Pasal 18 ayat 2 UU 40/1999 tentang Pers. Sementara setiap jurnalis yang berhak mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 8 UU 40/1999 tentang Pers).

Dalam kasus ini, Komite Keselamatan Jurnalisuar:

  1. Kepolisian untuk mengusut tuntas dan menghukum para pelaku kekerasan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang itu menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya, mendapatkan izin mendapatkan hukum. Pada Pasal 4 ayat 3 disetujui, “Untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional memiliki hak mencari, menerima, dan menyebarkanluaskan informasi dan informasi.” Setiap orang yang menentang atau mengunduh perihal ini terancam hukuman penjara paling lama 2 tahun atau paling murah Rp500 juta.
  2. Perusahaan PT Nusa Wana Raya (WNR) memberikan hukuman tegas kepada para pembela dan yang memberikan persetujuan dengan kamera milik korban dengan tidak menambahkan sedikitpun hasil karya jurnalistik di sana. Dan meminta perusahaan untuk memberikan pendidikan kepada bagian keamanan tentang UU Pers agar
  3. Semua pihak untuk menghormati jurnalis kerja dan memeriksa keselamatan jurnalis selama berada di lapangan.

Tentang Komite Keselamatan Jurnalis

Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Komite beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Komite Keselamatan Jurnalis berusaha mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Narahubung:

Sasmito Madrim (+62 857-7970-8669)

Muhammad Isnur (+62 815-1001-4395)

Ade Wahyudin (+62 857-7323-8190)
( Relis )

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita