by

KPK Ajukan Kasasi Pasca Hukuman Bupati Bengkalis Disunat Oleh PT,

-Berita-63 views

NarasiNews,Jakarta. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah mempelajari putusan atas nama terdakwa Amril Mukminin, Kamis 4/2/2021, tim JPU KPK menyatakan upaya hukum kasasi atas pengurangan hukuman Bupati nonaktif Bengkalis, Amril Mukminin oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Menurut PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri Jumat (5/2).memaparkan kepada media ini Adapun alasan kasasi antara lain JPU memandang ada kekeliruan dalam pertimbangan putusan hakim tersebut terutama dalam

tidak terbuktinya dakwaan penerimaan gratifikasi sebagaimana Pasal 12B.

Diketahui, sebelumnya Pengadilan Tingi Pekanbaru telah menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara terhadap Amril yang dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dari pemilik PT Citra Gading Asritama (PT CGA), Ichsan Suaidi terkait proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning.

Ali Fikri Menambah kan,kepada media ini Putusan PT Pekanbaru itu berkurang dua tahun dibanding putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang menghukum Amril dengan hukuman 6 tahun pidana penjara.

Ali Fikri Menegaskan bahwa Kasasi ini diajukan KPK salah satunya lantaran dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan Amril tidak terbukti menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

Dalam surat dakwaan, Jaksa menyatakan Amril menerima gratifikasi dengan total Rp 12,7 miliar dari Jonny Tjoa selaku pemilik perusahaan sawit PT Mustika Agung Sawit Sejahtera ungkap Ali.

Ali Fikri Memaparkan kembali

kepada Redaksi bahwa Gratifikasi itu merupakan fee yang diterima Amril setiap bulannya sejak tahun 2013 hingga 2019 atau sejak pertama menjabat sebagai Anggota DPRD Bengkalis hingga menjadi Bupati Bengkalis.

Amril juga menerima gratifikasi berupa fee setiap bulannya sejak 2014 hingga 2019 dari Adyanto selaku direktur dan pemilik PT Sawit Anugrah Sejahtera dengan total Rp 10,9 miliar.

“Alasan dan dalil selengkapnya akan JPU uraikan dalam memori kasasi yang akan segera diserahkan kepada MA melalui PN Tipikor Pekanbaru,” pungkas Ali FikriSumber : Relis KPK

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita