by

KPK Kembali Periksa 9 Saksi Yang Berbeda Terkai Tindak Pidana Korupsi Suap Dak Dumai 2018

-Berita-47 views

NarasiNews,Riau. – Tim Dari Komisi Pemberantasan Korupsi Kembali akukan pemeriksaan saksi terhadap Zulkifli (ZAS) yang berbeda dari yang sebelumnya masih terkait Tindak Pidana Korupsi suap dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Dumai Dalam APBNP Tahun 2017 dan APBN 2018, pemeriksaan dilakukan Hari ini (5/2) di Kantor Polda Riau, Jl. Patimura No. 13 Pekanbaru adapun nama nama yang di periksa sebagai saksi ialah :

1. KIMLAN ANTONI Wiraswasta CV Putra Yanda

2. HASLINAR anggota DPRD kota Dumai 2019-2024 DPRD kota Dumai

3. Yuhardi Manaf wiraswasta Mantan anggota DPRD Dumai 2009 – 2014

4. MIMI GUSNETI Mengurus Rumah Tangga

5. YULI PURWANTO karyawan swasta

6. MUHAMMAD INDRA GUNAWAN LUBIS Wiraswasta

7. HALIMATUSHAKDIAH PNS

8. JOKO PURNAWAN Wiraswasta

9. DEDI Karyawan Swasta

Menurut PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Redaksi,melalui Keterangan Relis nya menyampaikan bahwa ke 9 (Sembilan) orang saksi yang diperiksa KPK pada hari ini Rabu (5/2) di Gedung Mapolda Riau, Jl. Patimura No. 13 Pekanbaru, Riau,Masih terkait kasus Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (Zul AS) dalam tindak pidanan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Dumai Dalam APBNP Tahun 2017 dan APBN 2018.

Selanjutnya Ali Fikri Memaparkan kepada media bahwa sebelumnya KPK terlah menahan Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah, setelah menjalani pemeriksaan, Selasa 17 November 2020.

Mantan Walikota Dumai ini ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi pada 3 Mei 2019.Walikota Zul AS diduga memberi suap sebesar Rp 500 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P tahun 2017 dan APBN tahun 2018 Kota Dumai.

Sementara terkait suap ini, Zulkifli menerima gratifikasi berupa uang senilaui Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta total kasus yang menyebabkan dia tersangka ada dua kasus.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan dia selaku Walikota Dumai yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.Dalam perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun kasus kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sumber : (Relis KPK)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita