by

KPK Memanggil Satu Karyawan BUMN Dan 13 Wiraswasta Diduga Terkait Sumber Aliran Dana Kasus Suap DAK

-Berita-132 views

NarasiNews,Jakarta. – Sontak publik tidak menyangka pasal nya pengukapan sumber dari aliran dana dugaan Kasus Suap Alokasi Khusus Kota Dumai di APBNP 2017/2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hinga ke akar nya.

Hal ini dibenarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, secara tertulis,pada Jumat (19/02). kepada meja redaksi menyampaikan”Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZAS Tindak Pidana Korupsi suap terkait dengan dugaan pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Dumai Dalam APBNP Tahun 2017 dan APBN 2018,di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Adapun nama nama disinyalir sumber aliran dana dari pihak Swasta yang di panggil sebagai berikut :

1. TRI JUNAEDI Swasta

2. VEENABEN BHAGWANDAS Swasta

3. DUDI MULIAWAN Swasta

4. SUDIRMAN Direktur PT. HOGINDO ZHEN PUTRA

5. SYAMSUL BAHAR HAYAT Swasta

6. MOHAMAD ILHAM Swasta

7. SYAFRIADI Direktur PT. ENERGI SEJAHTERA MAS

8. TENANG PARULIAN SEMBIRING General Manager PT. Wilmar Pelintung-Dumai

9. EPAH CHOLIPAH Swasta

10. USMAN KARYAWAN SWASTA

11. MUSKANIZAR Karyawan Swasta

12. SYAFRAN Karyawan BUMN

13. YUDHA MAULANA Komisaris PT. TEGMA ENGINEERING

14. Rajendra Kumar Wiraswasta

Selanjutnya Juru Bicara KPK Ali Fikri memaparkan bahwa sebelumnya Zulkifli diduga memberi uang sebesar Rp550 juta kepada bekas Kepala Seksi Pengembangan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo.

Sumber dari angaran tersebut disinyalir untuk memuluskan proses pengurusan anggaran DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kota Dumai.

Dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi,Zulkifli diterka menerima uang Rp50 juta dan sejumlah fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja jelas Juru bicara KPK .

Atas penerimaan gratifikasi, Zulkifli disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk perkara suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ungkap Ali Fikri.(Redaksi)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita