by

Marjoko Santoso Kembali Di Periksa KPK Terkait Perkara Zulkifli AS

-Berita-183 views

NarasiNews,Riau. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil 9 saksi untuk perkara Zulkifli AS, dari saksi tersebut 5 dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan 4 lagi dari Swasta.


Menurut PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Redaksi NarasiNews, melalui Keterangan Relis nya menyampaikan bahwa ke 9 (Sembilan) orang saksi yang diperiksa KPK pada hari ini Rabu (3/2) di Gedung Mapolda Riau, Jl. Patimura No. 13 Pekanbaru, Riau,

9 Saksi ini diperiksa masih dalam kasus Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (Zul AS) dalam tindak pidana suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Dumai Dalam APBNP Tahun 2017 dan APBN 2018.


Adapun nama yang di periksa sebagai berikut : 


1. Marjoko Santoso, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPBD) Kota Dumai Tahun 2014 – 2017.

2. Said Effendi SE, Kepala Bidang Perizinan dan non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai tahun 2017 sampai sekarang.

3. Humanda Dwipa Putra, ASN,

4. Muklis Susantri, Kabag Pembangunan Setda Pemko Dumai 

5. Hendri Sandra SE, Mantan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Dumai.

6. Bahirudin, pekerjaan wiraswasta.


7. Akhmad Khusnul Ilmi, Sebagai Wiraswasta,

8. Ghulam Fatoni Sabagai Wiraswasta

9. Eli Yati juga sebagai Wiraswasta.


Sebelumnya seperti diketahui KPK terlah menahan Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah, setelah menjalani pemeriksaan, Selasa 17 November 2020.


Mantan Walikota Dumai ini ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi pada 3 Mei 2019.


Walikota Zul AS diduga memberi suap sebesar Rp 500 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P tahun 2017 dan APBN tahun 2018 Kota Dumai.


Sementara terkait suap ini, Zulkifli menerima gratifikasi berupa uang senilaui Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta total kasus yang menyebabkan dia tersangka ada dua kasus.


Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan dia selaku Walikota Dumai yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.


Dalam perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Adapun kasus kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sumber : (Relis KPK)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita