by

Muklis Susantri Kabag Pembangunan Setda Kota Dumai Ikut Terseret Diperiksa KPK

-Berita-116 views

NarasiNews,Jakarta. – Kasus dugaan Tindak Pidana Kasus suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Dumai Dalam APBNP Tahun 2017 dan APBN 2018.terus bergulir.

Menurut PLT Juru Bicara Komisi Pemberantan Korupsi (KPK),Ali Fikri Pada Selasa (1/12/2020) Mengukap kan pemanggilan dan pemeriksaa saksi ZAS (Zulkifli Adnan Singkah)di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta .

Untuk Tindak Pidana Kasus suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai Dalam APBNP Tahun 2017 dan APBN 2018 jelas Ali Fikri.

Ali Fikri Memaparkan bahwa Dua orang saksi yang dipanggil KPK diantara nya,Rahmayani Ibu rumah tangga,Muklis Susantri Kabag Pembangunan Setda Kota Dumai.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan hingga saat ini KPK telah menetapkan 12 orang tersangka Jelas Ali Fikri.

Sebelumnya juga sudah enam orang telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pungkas Ali Fikri.

Saat ini KPK telah menetapkan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

Zulkifli diduga memberikan Rp550 juta ke Yaya untuk mengurus anggaran DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kota Dumai.

Selain itu, Zulkifli juga disangkakan menerima gratifikasi. Ia diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan jabatannya.Zulkifli disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada perkara gratifikasi, ia disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Release KPK)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita