by

Negara Harus Memfasilitasi Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta(TGPF)Atas Tewas Nya 6 Anggota FPI

-Berita-297 views

Oleh : *Ahmad Khozinudin, S.H.*Advokat, Aktivis Pejuang Khilafah
NarasiNews. – Pasca ditembak matinya 6 (enam) anggota Front Pembela Islam (FPI) pada Senin (7/12), banyak kalangan yang mengusulkan agar dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Tim ini melaksanakan tugas penyelidikan yang semestinya menjadi tugas kepolisian.
Kenapa diperlukan TGPF ? banyak argumentasi yang melatarbelakanginya. Paling tidak, hasilnya akan lebih legitimate ketimbang hasil penyelidikan sepihak dari kepolisian.


Pembentukan TGPF ini penting dan mendesak untuk segera dilakukan, disebabkan :


*Pertama,* adanya perbedaan pernyataan mengenai peristiwa penembakan yang menyebabkan tewasnya 6 (enam) anggota FPI.

Polda Metro Jaya menyebut hal itu adalah tindakan membela diri aparat dari serangan anggota FPI dan berujung kematian anggota FPI. Sementara, release dari FPI sebelumnya menyebutkan anggotanya bersama rombongan HRS diserang oleh Preman OTK, dan enam anggota FPI diculik oleh Preman OTK.


Pembentukan TGPF penting untuk mengungkap peristiwa secara utuh, menyeluruh, jujur, adil dan tidak menebar kebohongan kepada publik.

Agar tidak ada hasil temuan berdasarkan klaim dari pihak tertentu, maka perlu dibentuk TGPF.


*Kedua,* pasca pernyataan Polda Metro Jaya, FPI dalam konferensi pers melalui Sekumnya Munarman, menyatakan bahwa peristiwa kematian 6 (enam) anggota FPI adalah pembantaian. Hal ini jelas merupakan kejahatan serius.


Apalagi, kematian 6 (enam) anggota FPI yang diculik Preman OTK justru diakui ditembak mati oleh anggota Polda Metro Jaya. Hal ini menimbulkan praduga, adanya kejahatan yang bukan lagi kejahatan biasa, tetapi kejahatan yang dilakukan oleh Negara (State Crime).


*Ketiga,* matinya 6 (enam) anggota FPI diakui oleh Kapolda Metro Jaya akibat tembakan petugas dalam kapasitas sebagai aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan.

Hal ini, justru menimbulkan praduga adanya tindakan Extra Judicial Killing (pembunuhan diluar proses hukum) oleh aparat penegak hukum.


Mengingat, tugas polisi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian tak berwenang mengeksekusi mati rakyat sipil, kecuali berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


Itu artinya, ada dugaan pelanggaran hukum serius oleh aparat penegak hukum. Extra Judicial Killing adalah tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).


*Keempat,* eskalasi peristiwa ditembak matinya 6 (enam) anggota FPI telah berdampak tidak sekedar secara hukum (kejahatan). Tetapi telah meluas pada aspek politik, pertahanan dan keamanan dan kedaulatan Negara. 


Jika proses penyelidikan hanya dilakukan Polri, besar kemungkinan akan ada antipati dan ketidakpercayaan publik atas seluruh release dari penyelidikan Polri.

Hal ini tentu akan menimbulkan polarisasi, yang berpotensi membelah dan memecah-belah anak bangsa, dan mengganggu ketertiban, keamanan dan bahkan akan menjadi ancaman kedaulatan Negara.


Karena itu, penting dan mendesak dibentuk TGPF yang terdiri dari pihak kepolisian selaku penyelidik dan penyidik, anggota DPR dalam kapasitas sebagai wakil rakyat yang menggunakan hak kontrolnya, lembaga independen selaku penyeimbang baik dari Komnas HAM maupun perwakilan LSM, praktisi hukum, akademisi hukum dan tentunya juga dari FPI.


Hasil temuan TGPF inilah yang akan dijadikan keterangan resmi dan disampaikan kepada segenap rakyat, termasuk sebagai dasar penyidikan perkara lebih lanjut.

Hasil temuan TGPF akan menghasilkan kesimpulan yang lebih otoritatif dan legitimate ketimbang release sepihak dari Polda Metro Jaya. [].

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita