by

Overstay Tahanan Yang Menyebabkan Kerugian Negara Sebesar Rp12,4 Miliar/bulan.

-Politik-121 views

NarasiNews, Jakarta, – Upaya pemberantasan korupsi pada sektor pelayanan publik salah satunya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui perbaikan sistem tata kelola pemasyarakatan. Perbaikan diberikan melalui kajian sistem yang dilakukan pada tahun 2018.

Menurut Pelaksana Tugas ( Plt ) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding Melalui Media ini Permasalahan yang ditemukan di antaranya terkait lima isu utama, yakni:

  1. Kerugian negara sekurangnya Rp12,4 Miliar/bulan akibat permasalahan overstay
  2. Lemahnya mekanisme check and balance Pejabat dan Staf UPT Rutan/Lapas dalam pemberian remisi
  3. Diistimewakannya napi Tipikor di Rutan/Lapas Umum
  4. Risiko penyalahgunaan kelemahan Sistem Data Pemasyarakatan
  5. Risiko korupsi dalam penyediaan bahan makanan.

Ipi Maryati juga menjelaskan Terkait permasalahan over capacity, KPK kemudian merekomendasikan 3 upaya pengurangan over capacity, yaitu:

  1. Bekerja sama dengan BNN dan mengoptimalkan peran Bapas melalui mekanisme diversi untuk kasus tindak pidana ringan dan pengguna narkotika. Saat ini terdapat 40-ribuan napi pengguna narkoba yang sangat mungkin untuk direhabilitasi dan bukan masuk ke LP. Tindak lanjut yang direkomendasikan oleh KPK adalah agar Kumham bekerja sama dengan BNN, dan saat ini rekomendasi ini belum dilakukan.
  1. Menyelesaikan masalah tahanan overstay. Saat kajian pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 30.000 napi overstay. Akhir tahun 2019 tersisa 2.000 dan saat ini sudah tidak ada tahanan overstay terutama untuk tahanan kepolisian. Penyelesaian atas persoalan ini sudah dilakukan dengan bekerja sama kepada aparat penegak hukum (APH) lainnya.
  1. Pemberlakukan remisi berbasis sistem. Artinya, remisi diberikan secara otomatis melalui sistem dan bukan melalui permohonan, dengan catatan napi tidak memiliki kelakuan buruk.

Praktik saat ini remisi masih diberikan melalui usulan dari UPT (Lapas dan rutan).

Jika rekomendasi ini dijalankan, Ujar Pelaksana Tugas ( Plt ) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding maka persoalan over capacity akan berkurang signifikan. Dari 2 rekomendasi pertama di atas, yaitu mengeluarkan napi narkoba dan penyelesaian overstay, maka sekurangnya 30% dari total 261.000 napi dapat dikurangi dari lapas. Mengeluarkan napi koruptor bukan solusi, karena jumlahnya hanya sekitar 5.000 napi.

Sebagai tindak lanjut kajian, pada tahun 2019 KPK dengan fungsi koordinasi melakukan pemantauan atas saran perbaikan yang telah diberikan tersebut. Tahun 2019 juga merupakan tahun pertama pemantauan pelaksanaan rekomendasi atas Kajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan.

Satu dari 19 (Sembilan belas) rekomendasi yang diberikan atas 14 (empat belas) temuan dapat diselesaikan, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bersama Aparat Penegak Hukum menyepakati SOP bersama terkait pengembalian tahanan. SOP ini disepakati guna menyelesaikan permasalahan overstay tahanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp12,4 Miliar/bulan.

Berikut ini merupakan status perkembangan implementasi rencana aksi atas rekomendasi KPK. Lengkapnya dapat diakses melalui tautan https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan-Kajian-Lapas.pdf

Sumber : Relis KPK

Editor. : Rozali

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita