by

Perkom No 7/2020 Merupakan Amanat dari PP 41/2020 : Turunan dari UU 19/2019

-Berita-75 views

NarasiNews.Jakarta.- Melalui Peraturan Komisi (Perkom) No. 7 Tahun 2020 KPK melakukan penataan organisasi sebagai wujud pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Pelaksana Tugas Bidang Penindakan Juru Bicara (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) KPK RI Ali Fikri dalam keterangan rilis nya menyampaikan Kepada Media ini.

Terkait dengan penataan organisasi dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK periode 2020 s.d 2024 strategi yang diterapkan dalam mengakselerasi pemberantasan korupsi, melalui tiga pendekatan, yaitu :

Pertama, melalui pendidikan antikorupsi atau biasa dikenal dengan pendekatan preventif dilakukan untuk meniadakan itikad/keinginan untuk melakukan korupsi Kedua, melalui perbaikan sistem atau berbaikan kebijakan yang disebutjuga pendekatan preventif.

Dilakukan dengan menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi Ketiga, melalui kegiatan penindakan (penyelidikan-penyidikan�penuntutan) atau dikenal dengan istilah represif yang menimbulkan efek jera sehingga orang takut untuk melakukan korupsi Ungkap Ali Fikri.

Ali Fikri Memaparkan Bahwa Ketiga pendekatan tersebut dilakukan secara paralel dan terkait satu denganlainnya.

Perlu kami sampaikan juga beberapa hal terkait Perkom tersebut, yaitu:

1. Terkait perubahan struktur. Pada prinsipnya pengembangan strukturadalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugasdengan menyesuaikan pengembangan fungsi/tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 dan 7 maupun perubahan-perubahan lain yangterjadi pasca revisi UU.

2. KPK juga telah melakukan pembahasan dengan instansi terkait, antara lain dengan Kemenpan RB dan Kemenkumham terkait perubahan struktur.

Penataan organisasi ini membuka ruang penambahan jabatan,juga penghapusan beberapa jabatan dan ada beberapa jabatan yangdimasukkan ke dalam kelompok jabatan lainny.

Dengan Alasan menambah Kedeputian Pendidikan Jelas Ali Fikri KPK telah melakukan kajian internal dengan kesimpulan danrekomendasi salah satunya membentuk kelembagaan Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dalamPemberantasan Korupsi. Hal ini merespon ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e UU No.19/2019 yang mengamanatkan adanya program pendidikan yanglebih intensif.

4.Terkait Kedeputian Koordinasi dan Supervisi:- UU tidak mengamanatkan pembentukan perwakilan KPK di daerah- Tugas Koordinasi dan Supervisi sebelumnya sudah dikerjakan oleh KPK, namun merupakan unit di bawah kedeputian Pencegahan danPenindakan.

Mengingat kedua tugas tersebut sangat penting, perlu untuk diperkuat dari aspek kelembagaannya dengan membentuk suatu kedeputian. Hal ini sesuai dengan tugas KPK sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 huruf b dan d UU 19/2019. 5.Tugas Dewan Pengawas dan Inspektorat:

Ali Fikri Menjelaskan bahwa Fungsi pengawasan sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal (PI) yang melaksanakan tugas dan fungsimenerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin pegawai.

Pembentukan Dewas merupakan amanat Pasal 37B UU 19/2019,antara lain: melaksanakan tugas menerima dan menindaklanjutilaporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik.Sehingga, sebagian tugas dan karena kewenangan PI ini telah diambil alih olehdewas.

Terkait pemeriksaan disiplin ke depan menjadi tugas Inspektoratdan Direktorat PI dihapuskan.

Sedangkan tugas Dumas tetap dilaksanakan dengan menggantinomenklatur menjadi Direktorat Layanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat dibawah tugas Kedeputian Informasi dan Data/Indasebagai pusat Big Data.

Pembentukan Staff Khusus .- Adanya staff khusus ini adalah menggantikan fungsi penasihat, yangaturannya telah dicabut oleh UU 19/2019.Sedangkan Staff khusus sebagaimana penasihat KPK sebelumnya tidak melekat kepada komisioner secara perorangan.

Staff khusus berjumlah paling banyak 5 orang untuk memenuhi kebutuhan terkait 5 bidangstrategis, yaitu:

1. bidang teknologi informasi.

2. sumber daya alam dan lingkungan.

3. hukum korporasi dan kejahatan transnasional.

4. manajemen dan sumber daya manusia.

5. ekonomi dan bisnis.

Sementara itu Ungkap Ali Fikri Proses pembuatan Perkom ini merupakan amanat dari PP 41/2020 sebagai aturanturunan dari UU 19/2019.

Tambah Ali Fikri Perkom ini Juga Merupakan prasyarat sebelum adanya peraturan alih status pegawai KPK menjadi ASN (Pasal 7 PP 41/2020:

pengangkatanpegawai KPK dalam jabatan ASN dilaksanakan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan), sehingga prosesberikutnya tidak dapat dilakukan jika Perkom ini belum diterbitkan- Proses penyusunan Perkom ini sudah sejak Maret 2020.

Perkom ini hasil pemikiran bersama dan telah dibahas terbuka di internal KPK sejak bulan Juli 2020.

8. Terkait pengisian jabatan-jabatan yang kosong sesuai Perkom ini, kamipastikan mekanisme dan proses pengisian jabatan ke depan akandilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip terbuka, transparan,independen, dan akuntabel seperti proses rekrutmen yang selama iniberjalan Jelas Ali Fikri.(Redaksi)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita