by

Tim Penyidik KPK Memperpanjang Masa Tahanan AN dan IKS

-Berita-105 views


NarasiNews,Jakarta. – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Tersangka AN (Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab Kampar) dan Tersangka IKS (Manager Wilayah 2 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk dan Ketua Komite Management PT WIKA-SUMINDO JO) selama 30 hari berdasarkan Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat yang kedua terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020 s/d 26 Januari 2021 yang masing masing ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri Memaparkan kepada media saat ini penyidik masih melengkapi pemberkasan perkaranya.memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi Jembatan Waterfront City Multy Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, Pemerintah Kabupaten Kampar, Rabu (23/12/2020).


Kedua tersangka yang diperiksa tersebut adalah Adnan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pembangunan jembatan waterfront pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar serta I Ketut Suarbawa selaku Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya sekaligus Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya ungkap Ali.


“Masing-masing dikonfirmasi oleh Penyidik terkait dengan dugaan perbuatan para Tersangka dengan aktif saling berkoordinasi dan bekerjasama serta memberikan bantuan agar PT WIKA dimenangkan,” 


Ali menambahkan bahwa penyidik juga mengonfirmasi dugaan pemberian kickback atau pemberian uang kepada kedua tersangka dan pihak-pihak lain.


“Dilanjutkan dengan adanya kick back (pemberian sejumlah uang) baik untuk Tersangka ADN (Adnan) dan Tersangka IKS (I Ketut Suarbawa) maupun ke pihak lain terkait proyek jembatan Kampar.


Dalam kasus ini, Adnan diduga menerima uang sekitar Rp 1 miliar yang diduga merupakan fee sebesar 1 persen dari nilai total kontrak pembangunan jembatan tersebut senilai Rp 15.198.470.500.


KPK menaksir kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 50 miliar dari nilai proyek pembangunan jembatan secara tahun jamak di tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan total nilai kontrak Rp 117,68 miliar.


Kedua tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Relis KPK)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umpan Berita